Opini (remisi koruptor)

REMISI BAGI SANG KORUPTOR

Oleh : Syamsul Pasaribu

Presiden Mahasiswa Ikopin

Syamsul Pasaribu dan Indy Rahmawati di TV One

Bukan Indonesia namanya kalau tidak selalu buat sensasi. Dan bukan orang Indonesia namanya kalau tidak ikut gonjang ganjing setiap issu yang berkembang ditanah air ini kendati pun sebenarnya bentuk “kepedulian” itu tidak menghasilkan apa-apa. Hari ini (22 agustus 2010) disalah satu harian Metro Tapanuli edisi 38-th VII dihalaman 5 ada berita yang cukup membuat gerah sebahagian tokoh-tokoh bangsa ini khususnya mereka-mereka yang anti pati terhadap korupsi. Setelah sepekan ini bang Ruhut bikin “kebakaran jenggot” lawan-lawan politiknya pasca wacana yang ia dengungkan presiden tiga periode, kini bangsa ini kembali di hebohkan oleh keberanian pemerintah memberikan remisi bagi narapidana yang terlibat pencurian uang rakyat besar-besaran.

Kontroversi pun mencuat dikalangan masyarakat terutama para musuh bebuyutan koruptor. Mayoritas

Opini (Ruhut)

SANG PRESIDEN “TIGA” PERIODE

Topik diatas sebenarnya bukanlah sesuatu yang luar biasa, karena di era demokrasi dewasa ini kebebasan berpendapat sangat dijamin oleh undang-undang kita. Jika jaminan itu ada, lantas salahkah bila setiap warga negara berhak mengemukakan pendapatnya di depan umum? Sebagai insan pancasilais tentu kita sepakat menjawab tentu tidak salah.

Syamsul Pasaribu

Beberapa hari yang lalu, Bapak Ruhut sitompol anggota DPR/MPR RI dari fraksi partai demokrat secara pribadi dan menurut pengakuan beliau terlahir dari lubuk hati yang paling dalam mengusulkan agar jabatan seorang presiden republik Indonesia diperpanjang menjadi maksimal tiga periode. Usul “raja miyak” ini pun spontanitas menjadi headline new dibeberapa media cetak dan eletronik.  Banyak yang mendukung namun lebih banyak lagi yang menolak dengan segala argumentasi.  Seorang Ruhut tentu sangat memahami perbedaan pendapat yang bergulir perihal wacana jabatan presiden yang beliau sulut. Maka sebagai seorang yang mengerti hukum dan demokrasi perbedaan pendapat itu pun ditanggapi dengan senyuman. Mungkin Ruhut berpikir, namanya juga era kebebasan berpendapat.

Sebelum kita berbicara tentang ketepatan usulan Ruhut siraja miyak ini, baiklah untuk sesaat kita mendengar beberapa tanggapan lawan-lawan politik beliau perihal wacana masa jabatan ini. Kita mulai dari Bapak Akbar Faisal dulu ya. Seteru beliau di pansus century beberapa bulan yang lalu. Disebuah dialog yang disiarkan live oleh TV one Jakarta, Akbar Faisal

Bareng Yudi Purnomo di ruang Pers Conference KPK RI Jakarta

Bareng Kak Adhi dan Mbak Dian KPK RI Jakarta

Inspektur Upacara PPA 2009-2010

Bareng Menegkop UKM RI

Bersama Dir. LPDB Jakarta

Dialog dengan Nurdin Halid

Bersama Nurdin Halid di Jakarta

Bersama Rektor Ikopin - Bandung

Meramal Pidato LPJ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2014

MERAMAL PIDATO LPJ PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PADA TAHUN 2014

Oleh ; Syamsul Pasaribu

Presiden Mahasiswa Ikopin- Bandung

Bukan sok ingin menjadi penerus mama laurent atau nompang tenar seperti Jojo dan Shinta, namun judul diatas ditujukan dari wacana yang berkembang beberapa hari belakangann ini baik di media cetak maupun elektronik. Wacana itu diantaranya adalah rencana redominasi mata uang Rupiah yang konon katanya sudah diwacanakan sejak lima tahun yang lalu.

Presiden SBY di Paripurna MPR/ DPR RI

Pembaca mungkin bertanya, lalu apa korelasinya dengan LPJ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir masa jabatannya nanti di tahun 2014? Jawabannya mudah, seperti yang telah kita ketahui bersama politik pencitraan yang dibangun presiden RI ke-6 itu diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah yang notabenenya tidak mau ambil pusing dengan segala pertikaian yang ada di tingkat elite politik. Sekisruh apa pun sidang angket kasus bank century, berapa pun banyaknya uang gayus di rekening ajaibnya, bagi rakyat kecil yang menjadi sasaran tembak pencitraan SBY (baca: orang-orang miskin) tidak begitu menjadi persoalan.

Kalau saya di izinkan meminjam istilah jalanan, Presiden SBY sebenarnya paham betul bahwa rakyat tidak pernah peduli dengan apapun kata pengamat dan elit-elit politik. Bagi rakyat sebenarnya, bisa makan, minyak murah, dan sembako dapat dengan mudah dipenuhi. Selain itu, rakyat kecil sebenarnya tidak pernah peduli polemik ditingkat atas. Jadi, SBY kata kasarnya memanfaatkan kebodohan dan ketidak mau tahuan rakyat dengan fenomena yang terjadi. Termasuk pencitraan yang akan ditinggalkan SBY diakhir masa jabatannya 2014.

Baiklah, kini kita