ETNIS PESISIR, Menunggu Kepunahan Sistemik

Oleh : Samsul Pasaribu*

Secara tidak sengaja, penulis membaca sebuah tulisan yang bercerita sejarah kebudayaan pesisir Sibolga/ Tapteng dari masa-kemasa. Tentu saja, dalam kesempatan ini penulis tidak akan bercerita tentang perjalanan sejarah itu secara detail. Cukuplah Bapanda Syafriwal Marbun yang bercerita sedikit demi sedikit hakekat pesisir itu kepada kita lewat tulisan-tulisannya.  Kebetulan penulis juga termasuk pembaca setia setiap artikel dan opini yang bercerita keberadaan kebudayaan pesisir dari kacama apa pun.

Kali ini, penulis hanya mencoba mengkaji dan menganalisa hakekat etnis pesisi saat ini yang mulai kehilangan jati dirinya. Dalam beberapa tulisan yang pernah penulis baca jelas terdapat beberapa informasi baru yang mungkin tidak semua tahu. Secara garis besar informasi baru itu akan penulis kelompokkan kedalam tiga topik pembahasan. Yang pertama adalah, etnis pesisir yang berikutnya melahirkan satu kebudayaan dan tradisi pesisir secara turun temurun ternyata tidak memiliki marga. Keberadaan mereka persis seperti etnis Melayu yang menyebar ditanah Deli. Kendati sedikit data dan informasi yang penulis dapatkan akan asal-muasal keberadaan mereka, tetapi mayoritas tokoh dan budayawan pesisir bersepakat kalau warga yang menempati daerah Barus, Sorkam, Sibolga hingga ke Sibabangun dulunya tidak bermarga sama sekali.

Kehadiran marga-marga di tanah Pesisir Sibolga/ Tapteng dewasa ini tercipta oleh perkawinan penduduk setempat dengan warga pendatang yang mencoba peruntungan dipesisir pantai  barat Sumatera. Sejarah menceritakan kepada kita bahwa warga pesisir khususnya yang berdomisili di Barus dan Sorkam sangat ramah dan welcome terhadap setiap pendatang yang datang silih berganti. Keramah tamahan itu pulalah yang menjadikan Barus serta Sorkam menjadi tempat yang nyaman untuk disinggahi bahkan untuk beranak pinak. Banyak pendatang yang merantau  akhirnya memutuskan menjadi penduduk setempat. Itulah sebabnya, Sorkam yang kita kenal sekarang sebenarnya dahulunya bernama Rantau Panjang. Karena dihuni oleh orang-orang perantau yang akhirnya tinggal dalam waktu yang sangat panjang.

FOBIA ALA PENGUASA

Oleh : Samsul Pasaribu*

Anda Fobia terhadap sesuatu? Tidak usah khawatir karena tulisan kali ini tidak bercerita tentang rasa ketakutan pembaca terhadap tikus, nenas, pisang, pintu, lift atau apa pun itu. Kali ini penulis hanya ingin berbagi informasi perihal Fobia yang belakangan ini sering mengidap para penguasa kita. Apa itu? Fobia terhadap kritik.

Sebelum kita berbicara tentang benang merah antara fobia, kritik dan penguasa ada baiknya penulis menjelaskan lebih dahulu apa itu Fobia. Dalam Wikifedia dijelaskan bahwa Fobia (gangguan anxietas fobik) adalah rasa ketakutan yang berlebihan pada sesuatu hal atau fenomena. Fobia bisa dikatakan dapat menghambat kehidupan orang yang mengidapnya. Bagi sebagian orang, perasaan takut seorang pengidap Fobia sulit dimengerti. Itu sebabnya, pengidap tersebut sering dijadikan bulan bulanan oleh teman sekitarnya.

Ada perbedaan "bahasa" antara pengamat fobia dengan seorang pengidap fobia. Pengamat fobia menggunakan bahasa logika sementara seorang pengidap fobia biasanya menggunakan bahasa rasa. Bagi pengamat, dirasa lucu jika seseorang berbadan besar, takut dengan hewan kecil seperti kecoak atau tikus. Sementara di bayangan mental seorang pengidap fobia subjek tersebut menjadi benda yang sangat besar, berwarna, sangat menjijikkan ataupun menakutkan.

Dalam keadaan normal setiap orang memiliki kemampuan mengendalikan rasa takut. Akan tetapi bila seseorang terpapar terus menerus dengan subjek Fobia, hal tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya fiksasi. Fiksasi adalah suatu keadaan dimana mental seseorang menjadi terkunci, yang disebabkan oleh ketidak-mampuan orang yang bersangkutan dalam mengendalikan perasaan takutnya. Penyebab lain terjadinya fiksasi dapat pula disebabkan oleh suatu keadaan yang sangat ekstrem seperti trauma bom, terjebak lift, dikritik terus menerus (red) dan sebagainya.

OPTIMALISASI PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Oleh : Samsul Pasaribu*

Samsul Pasaribu

Api.. api..api, begitu teriakan warga setiap kali sijago merah melahap rumah di Sibolga. Kontan saja teriakan itu mengundang ribuan warga untuk turut berpartisipasi memadamkan jagoan merah ini. Seteleh itu? Ya, api padam tapi bersamaan dengan itu belasan rumah pun turut hangus terbakar. Bahkan pernah ratusan rumah habis dilahap api.Kebakaran adalah peristiwa lumrah terjadi didaerah mana pun. Kalau bukan karena human error (kesalahan manusia), maka pasti sistem error (kesalahan sistem).

Kebakaran itu biasa, tetapi menjadi luar biasa apabila jumlah kerugian begitu besar. Karena, dampak dari kerugian bisa diminimalisir. Untuk meminimalisir itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan pertama adalah ketersediaan armada damkar yang maksimal. Untuk Sibolga, ditinjau dari letak geografis Sibolga yang relatif kecil dan pemetaan Sibolga yang meniru gaya tata ruang kota di Washington DC, AS maka, setidaknya kota ini harus memiliki 6 unit mobil damkar yang berfungsi dengan baik. Karena kebakaran tidak selalu terjadi siang hari maka untuk maksimalisasi penanggulangan musibah kebakaran pada malam hari Pemko Sibolga perlu melengkapi armada damkarnya dengan 2 unit mobil penerangan yang  berfungsi memberi cahaya yang cukup dilokasi kebakaran.

Kedua, tata ruang wilayah khususnya daerah yang sarat dengan pemukiman penduduk harus mendapat perhatian serius. Lokasi-lokasi yang tingkat kerapatan pemukimannya sangat padat harus bisa ditata ulang sehingga memungkinkan untuk dilalui armada damkar. Tentu, bila kebijakan ini tidak disetujui oleh pihak-pihak yang terkena dampak reposisi pembangunan ini. Disinilah diminta aparat pemerintah bekerja dengan arif dan bijaksana bagaimana caranya agar reposisi pemukiman padat penduduk tidak selalu harus memakai jurus relokasi. Pemko bisa meniru konsep Jokowi yang ingin membangun daerah kumuh Jakarta berbasis apartemen/ rumah susun. Tentu, penyebaran penduduk yang semula menyebar keseluruh penjuru arah mata angin berubah menjadi keatas, dengan demikian akan banyak lahan kosong yang bisa digunakan untuk membuka jalan baru dan pembangunan sarana penunjang lainnya.

Tata ruang wilayah menjadi lebih elegan sebenarnya mutlak dilakukan oleh pemerintah kota Sibolga. Karena, berkaca dari provinsi DKI Jakarta yang kekuatan Damkarnya mencapai ratusan armada ternyata tidak mampu meminimalisir kerugian bencana kebakaran. Kenapa? Karena umumnya lokasi kebakaran di Jakarta adalah daerah yang padat penduduknya  bahkan hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Lalu, bagaimana mungkin armada kebakaran bisa masuk langsung kejantung lokasi kebakaran sementara jalan untuk itu tidak tersedia dengan baik. Oleh karena itu, Perlahan tapi pasti, Pemko harus merekontruksi ulang tata ruang kota Sibolga. Daerah-daerah rawan seperti Kelurahan Aek Parombunan, kelurahan aek habil, kelurahan Pasar Belakang, Kelurahan Aek Muara Pinang, Ketapang, Kelurahan Pancuran Bambu, Kelurahan Pancuran Dewa dan Hutabarangan harus mendapat perhatian khusus pemko Sibolga. Wilayah-wilayah tersebut diatas memiliki titik rawan terhadap musibah kebakaran.