BERITA METRO TAPANULI

Kaji Ulang Dana Rehab Rumdis Walkot!

Sabtu, 02 Oktober 2010

SIBOLGA-METRO; Komunitas mahasiswa asal Sibolga yang bergabung dalam wadah Gerakan Mahasiswa Sibolga menilai biaya rehab rumah dinas (rumdis) Wali Kota (Walkot) Sibolga yang mencapai Rp6 miliar hanya untuk menghambur-hamburkan uang rakyat. Mahasiswa pun berharap DPRD Sibolga meninjau ulang kebijakannya tersebut.

Demikian disampaikan Ketua Gerakan Mahasiswa Sibolga, Samsul Pasaribu via selulernya kepada METRO, Jumat (1/10). Ia menuturkan, kabar tak sedap itu mereka dapatkan dari informasi yang tersebar di internet, dan umumnya mahasiswa asal Sibolga terkejut dan tidak habis pikir bahwa hanya untuk merehab rumah dinas sampai menembus angka miliaran rupiah. "Ini berlebihan, angka sebesar itu hanya untuk menghambur-hamburkan uang rakyat saja," sesal mahasiswa Ikopin Bandung ini.

Menurut Samsul, idealnya dana untuk melakukan rehab rumah dinas tidak harus sebanyak itu. Angka Rp900 jutaan saja masih dianggap terlalu banyak, apalagi sampai mencapai angka Rp6 milyar.

"Kendati dana rehab tersebut akan digelontorkan oleh DPRD Sibolga secara bertahap, tetap saja akan membebani APBD Kota Sibolga, sementara kita tahu di Sibolga banyak pengusaha kecil dan menengah yang sangat membutuhkan perhatian pemerintah Kota Sibolga," katanya.

Menurutnya angka Rp6 milyar itu sangat fantastik, dan andai dana sebesar itu digelontorkan untuk pengusaha kecil yang diasumsikan masing-masing mendapat Rp20 juta per unit usaha, maka pemerintah sudah dapat membantu 300 kelompok usaha kecil dan menengah selama kurun waktu lima tahun.

"Artinya, bila ini yang dilakukan, maka Pemko Sibolga dan DPRD Sibolga serius meminimalisir angka pengangguran di Kota Berbilang kaum ini. Dan memangnya Wali Kota Sibolga ingin rumah semewah apa? Dana sebesar itu sudah bisa untuk membangun satu unit lagi masjid Agung Sibolga," tegas Samsul seraya berharap DPRD Sibolga bisa menyikapi aspirasi ini dan berharap meninjau ulang kebijakannya tersebut.

Menurut Germasi, dana Rp6 miliar yang diperuntukkan bagi rehab rumah dinas menimbulkan tanda tanya besar bagi kalangan mahasiswa dan akan menjadi perhatian banyak pihak.

"Kita khawatir ada udang dibalik batu dalam proyek ini. Jadi harus mendapat perhatian dari semua pihak. Tidak tertutup kemungkinan dana sebesar itu akan terjadi penyelewengan, karena sampai detik ini kita belum bisa membayangkan semegah apakah rumah dinas Wali Kota Sibolga kelak hingga pembangunannya harus menelan biaya sebesar itu?" tanya Samsul.

Dikatannya, andai rehab Rumdis dengan menelan dana miliaran rupiah akan terealisasi, maka Germasi akan pantau terus pembangunannya dan peruntukan dananya. Dan Germasi akan libatkan KPK RI untuk memonitor penggunaan dana tersebut.

Menyikapi apa yang disampaikan ketua komisi III DPRD Sibolga Jamil Zeb Tumori yang juga ketua Fraksi Golkar DPRD Sibolga beberapa waktu lalu, bahwa Rumdis Wali Kota Sibolga sudah puluhan tahun tidak direhab dan mengharap rumdis wali kota Sibolga bisa menjadi ikon kota ini dianggap sebagai cara berpikir yang mengada-ada. "Bangunan apa pun andai usianya sudah ratusan tahun bila masih layak digunakan harus dipertahankan. Kalau pun diadakan pengrehaban tentu tidak sampai menelan biaya sefantastik itu. Kalau ingin menjadikan Rumdis Wali Kota Sibolga sebagai ikon daerah, itu lebih mengada-ada lagi. Masa rumah dinas dijadikan ikon daerah, apa mau dijadikan tujuan objek wisata? Rumah itu kan diperuntukkan bagi pejabat negara. Jadi kurang tepat dijadikan ikon, lebih baik masjid Agung Sibolga yang pembangunannya hampir rampung dibenahi, ini lebih tepat menjadi ikon daerah kita," tutur Samsul.

Kongkritnya, lanjut Samsul, Ia berharap DPRD Sibolga lebih jeli dan peduli terhadap penggunaan anggaran seefektif mungkin bagi kesejahteraan rakyat terutama peruntukannya bagi pengusaha kecil dan menengah serta bagi mahasiswa-mahasiswa Sibolga yang jungkir balik mengusahakan biaya pendidikannya di luar daerah. (afn)

Opini (remisi koruptor)

REMISI BAGI SANG KORUPTOR

Oleh : Syamsul Pasaribu

Presiden Mahasiswa Ikopin

Syamsul Pasaribu dan Indy Rahmawati di TV One

Bukan Indonesia namanya kalau tidak selalu buat sensasi. Dan bukan orang Indonesia namanya kalau tidak ikut gonjang ganjing setiap issu yang berkembang ditanah air ini kendati pun sebenarnya bentuk “kepedulian” itu tidak menghasilkan apa-apa. Hari ini (22 agustus 2010) disalah satu harian Metro Tapanuli edisi 38-th VII dihalaman 5 ada berita yang cukup membuat gerah sebahagian tokoh-tokoh bangsa ini khususnya mereka-mereka yang anti pati terhadap korupsi. Setelah sepekan ini bang Ruhut bikin “kebakaran jenggot” lawan-lawan politiknya pasca wacana yang ia dengungkan presiden tiga periode, kini bangsa ini kembali di hebohkan oleh keberanian pemerintah memberikan remisi bagi narapidana yang terlibat pencurian uang rakyat besar-besaran.

Kontroversi pun mencuat dikalangan masyarakat terutama para musuh bebuyutan koruptor. Mayoritas

Opini (Ruhut)

SANG PRESIDEN “TIGA” PERIODE

Topik diatas sebenarnya bukanlah sesuatu yang luar biasa, karena di era demokrasi dewasa ini kebebasan berpendapat sangat dijamin oleh undang-undang kita. Jika jaminan itu ada, lantas salahkah bila setiap warga negara berhak mengemukakan pendapatnya di depan umum? Sebagai insan pancasilais tentu kita sepakat menjawab tentu tidak salah.

Syamsul Pasaribu

Beberapa hari yang lalu, Bapak Ruhut sitompol anggota DPR/MPR RI dari fraksi partai demokrat secara pribadi dan menurut pengakuan beliau terlahir dari lubuk hati yang paling dalam mengusulkan agar jabatan seorang presiden republik Indonesia diperpanjang menjadi maksimal tiga periode. Usul “raja miyak” ini pun spontanitas menjadi headline new dibeberapa media cetak dan eletronik.  Banyak yang mendukung namun lebih banyak lagi yang menolak dengan segala argumentasi.  Seorang Ruhut tentu sangat memahami perbedaan pendapat yang bergulir perihal wacana jabatan presiden yang beliau sulut. Maka sebagai seorang yang mengerti hukum dan demokrasi perbedaan pendapat itu pun ditanggapi dengan senyuman. Mungkin Ruhut berpikir, namanya juga era kebebasan berpendapat.

Sebelum kita berbicara tentang ketepatan usulan Ruhut siraja miyak ini, baiklah untuk sesaat kita mendengar beberapa tanggapan lawan-lawan politik beliau perihal wacana masa jabatan ini. Kita mulai dari Bapak Akbar Faisal dulu ya. Seteru beliau di pansus century beberapa bulan yang lalu. Disebuah dialog yang disiarkan live oleh TV one Jakarta, Akbar Faisal

Bareng Yudi Purnomo di ruang Pers Conference KPK RI Jakarta

Bareng Kak Adhi dan Mbak Dian KPK RI Jakarta

Inspektur Upacara PPA 2009-2010

Bareng Menegkop UKM RI

Bersama Dir. LPDB Jakarta

Dialog dengan Nurdin Halid

Bersama Nurdin Halid di Jakarta

Bersama Rektor Ikopin - Bandung

Meramal Pidato LPJ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2014

MERAMAL PIDATO LPJ PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PADA TAHUN 2014

Oleh ; Syamsul Pasaribu

Presiden Mahasiswa Ikopin- Bandung

Bukan sok ingin menjadi penerus mama laurent atau nompang tenar seperti Jojo dan Shinta, namun judul diatas ditujukan dari wacana yang berkembang beberapa hari belakangann ini baik di media cetak maupun elektronik. Wacana itu diantaranya adalah rencana redominasi mata uang Rupiah yang konon katanya sudah diwacanakan sejak lima tahun yang lalu.

Presiden SBY di Paripurna MPR/ DPR RI

Pembaca mungkin bertanya, lalu apa korelasinya dengan LPJ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir masa jabatannya nanti di tahun 2014? Jawabannya mudah, seperti yang telah kita ketahui bersama politik pencitraan yang dibangun presiden RI ke-6 itu diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah yang notabenenya tidak mau ambil pusing dengan segala pertikaian yang ada di tingkat elite politik. Sekisruh apa pun sidang angket kasus bank century, berapa pun banyaknya uang gayus di rekening ajaibnya, bagi rakyat kecil yang menjadi sasaran tembak pencitraan SBY (baca: orang-orang miskin) tidak begitu menjadi persoalan.

Kalau saya di izinkan meminjam istilah jalanan, Presiden SBY sebenarnya paham betul bahwa rakyat tidak pernah peduli dengan apapun kata pengamat dan elit-elit politik. Bagi rakyat sebenarnya, bisa makan, minyak murah, dan sembako dapat dengan mudah dipenuhi. Selain itu, rakyat kecil sebenarnya tidak pernah peduli polemik ditingkat atas. Jadi, SBY kata kasarnya memanfaatkan kebodohan dan ketidak mau tahuan rakyat dengan fenomena yang terjadi. Termasuk pencitraan yang akan ditinggalkan SBY diakhir masa jabatannya 2014.

Baiklah, kini kita