Berbicara
masalah perluasan bukanlah permbicaraan yang bisa ditinjau dari satu
aspek. Mengingat perluasan berhubungan erat dengan hajat hidup orang
banyak. Disamping itu, issu perluasan tentunya akan berbenturan dengan
banyak kepentingan , tidak hanya kepentingan individu tetapi juga
kepentingan kultur budaya dan sejarah. Oleh karena itu memandang
persoalan perluasan tidak boleh dengan dari satu sudut, perlu
orang-orang visioner yang punya pandangan jauh kedepan akan hakekat
sebuah perluasan. Demikian disampaikan Ketua Umum PB Germasi, Samsul
Pasaribu didampingi sekretaris jenderal PB Germasi Andi Josua kepada
Harian Surat dalam menyikapi munculnya pro-kontra perluasan belakangan ini.
Samsul
mengatakan bahwa, siapa pun berhak menyampaikan pendapatnya perihal
wacana perluasan yang kembali dibahas banyak pihak. Dan siapa pun berhak
pula setuju atau tidak setuju. Yang harus dicermati adalah mencari
korelasi antara alasan setuju atau tidak setuju dengan hakekat dari
sebuah perluasan atau pemekaran. Bila dilihat dari alasan paling
mendasar tuntutan pemekaran atau perluasan yang terjadi selama ini
diseluruh Indonesia adalah dalam rangka pemerataan kesejahteraan dan
upaya mempercepat pembangunan. Oleh karena itu, selama alasan yang
dikemukakan berhubungan erat dengan itu maka sah-sah saja setuju atau
tidak setuju. Akan tetapi bila konteksnya dikaitkan dengan sejarah masa
lalu, harus dipahami bahwa sejarah dibentuk oleh setiap generasi dan
individu oleh karena itu, karena setiap masa ada orangnya dan setiap
orang ada masanya maka kedepan sejarah yang lebih baik harus bisa
diciptakan oleh generasi berikutnya. Kaitannya dengan perluasan Sibolga
yang mencaplok beberapa daerah Kabupaten Tapanuli Tengah maka warga
masyarakat yang ada dimasa ini harus berani mengukit sejarah baru dan
melahirkan langkah-langkah kongkrit mempercepat terwujudnya
kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.
Konsep
dasar pemekaran dan perluasan itukan NKRI bukan yang lain. Coba
bayangkan bila seluruh provinsi dan dan daerah di Indonesia menolak
pemekaran atau perluasan karena alasan sejarah masa lalu maka bisa
dipastikan Indonesia saat ini mungkin sudah terdiri dari beberapa negara
berdaulat. Karena toh, Indonesia lahir dari kesepakatan sejarah yang
penuh dengan perjuangan harta dan nyawa. Sejarah yang berbeda tapi
bersepakat senasib dan sepenanggungan.
Bila
konteksnya Sibolga dan Tapteng, maka sebagai daerah miniatur Indonesia,
sejatinya kesejahteraan dan pemerataan pembangunan harus menjadi alasan
utama untuk menerima atau menolak sebuah perluasan atau pemekaran. Oleh
karena itu, semua pihak dari kedua daerah haruslah argumentatif dan
rasional dalam menyampaikan pandangan-pandangannya menyangkut perluasan
dimaksud.
Senada
dengan Samsul Pasaribu, Sekjend PB Germasi Andi Josua Telaumbanua juga
menekankan bahwa, hingga saat ini kedua daerah baik Pemko Sibolga maupun
Tapteng seperti melakukan pembiaran terhadap wacana yang berkembang
selama ini. Antara Walikota dan Bupati sengaja menutup mata dan tidak
peduli dengan dinamika yang terjadi. Padahal sebagai tokoh yang
sama-sama punya wawasan nasional hal seperti ini harusnya diantisipasi
dengan tetap mengingatkan masyarakat bahwa cerita perluasan bukan semata
cerita sejarah dan kelompok tetapi sudah bercerita masalah keutuhan
NKRI. Oleh karena itu semua cara pandang yang mengarah kepada
pengkultusan golongan tertentu haruslah ditepis sedini mungkin.
Andi juga mengatakan bahwa salah satu bukti
bahwa Walikota Sibolga dan Bupati Tapteng sebenarnya tidak mengenal
kedua daerah serumpun ini adalah minimnya perhatian mereka menseriusi
suara rakyat yang ingin perluasan. Bukankah wacana perluasan ini sudah
disuarakan sudah lebih dari satu dasawarsa? Akan tetapi, langkah-langkah
serius menuju kesana belum terlihat sama sekali. Wacana perluasan
inikan sudah seperti penyakit keturunan. Turun temurun menjadi
pembicaraan yang tidak berkesudahan. Sama halnya dengan keadaan saat
ini. Kita yakin antara Bapak Syarfi Hutauruk dengan Bapak Bonaran
sebenarnya tidak pernah berkeinginan menyelesaikan fenomena masyarakat
ini. Bisa jadi, layaknya para kepala daerah sebelumnya, perluasan ini
pun akan diwariskan kepada para penerusnya (kepala daerah
selanjutnya-red) kelak.
Kedua
pimpinan kepala daerah hendaknya mulai menunjukkan iktikad baiknya
dalam menyikapi perluasan ini. Harus Visioner dan Harus ada ketegasan,
setuju merundingkan ini dalam satu meja atau tidak. Tegas Andi.
Ditanya
tentang saran Germasi menyikapi perluasan, Andi mengatakan bahwa
Germasi sebenarnya sudah lama punya konsep perluasan ini. Bahkan itu
pernah kita publikasikan di media. Konsep itu mempertimbangan letak
geografis setiap daerah dan mencari titik central pemerataan
pembangunan. Germasi pernah menyuarakan bahwa bila kedua daerah serius
membicarakan perluasan ini maka konsep yang paling tepat adalah konsep
PDBP yaitu konsep perlusan daerah berbasis Pemekaran. Konsep ini bisa
kita lihat di webnya gerakan mahasiswa Sibolga-Indonesia yaitu
http://germasibolga.blogspot.com. Masyarakat juga bisa menyampaikan
saran dan kritiknya langsung mengenai konsep ini. Terang Andi
mengakhiri.
Terbit di harian Suara Rakyat edisi Senin, 05 Maret 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar